ads


PPID Provinsi Banten

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga


Oleh Dodi Prasetya Azhari, SH


Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel)  yang sedianya akan menemui titik final yakni di mana suara terkumpul untuk para masing-masing pasangan calon tanggal 9 Desember nanti. Namun faktanya momentum Pilkada yang seharusnya menjadi "pesta" bagi rakyat untuk mengenal demokrasi dan berjuang untuk menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat pada umumnya, kini terasa ’ada’ namun seperti ’tiada’.

Apa maksudnya? Sosialisasi yang seharusnya diberikan Pemerintah, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan, serasa miskin bahkan tidak ada. Entah mungkin karena Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam UU tersebut secara tak langsung telah mengatur bahkan cenderung membatasi banyak hal mengesankan terlalu ketat aturan yang ada. Peraturan tersebut melarang kampanye Pilkada dengan cara melakukan konvoi atau pawai di jalan.  Peraturan KPU itu juga mengatur setidaknya empat sarana kampanye pasangan calon kepala daerah yang dibiayai oleh negara dan diadakan serta diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi/kabupaten.

Keempat sarana kampanye tersebut adalah pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, iklan di media cetak dan elektronik, dan debat publik antarpasangan calon kepala daerah. Aturan itu membuat Pilkada di Tangerang Selatan tahun ini jauh dari meriah dibandingkan pesta demokrasi sebelumnya.

Ketatnya aturan ini juga membuat uang yang biasa berputar kencang tiap Pilkada kini  jadi melambat. Bagi banyak konsultan politik, lembaga riset, media massa, dan koordinator pengerahan massa, momentum Pilkada kali ini bukanlah pesta panen.

Terhadap Pilkada, peraturan itu sebenarnya tidak terlalu ketat, tetapi tidak juga terlalu terikat. Kalau terlalu ketat maka seperti sekarang ini, sunyi senyap. Kalau terlalu bebas maka bisa jadi kebablasan. Pesta demokrasi itu harus dinamis, rakyat yang berpesta. Sementara itu yang terjadi malah sebaliknya. Dampaknya juga dinamis, ekonomi mikro juga tidak bergeliat.

Oleh karena faktor tersebut maka upaya gencar seharusnya dilakukan KPU dengan semangat yang tanpa putus. Sebab, berbagai kebutuhan untuk menunjang sosialisasi tersebut telah dimiliki KPU Tangerang Selatan, baik dari sisi anggaran, fasilitas, dan media. Namun, faktanya menjadikan KPU kurang ’greget’ mensosialisasikan Pilkada kepada masyarakat Tangsel. Hanya masyarakat tertentu saja yang diguyur dengan sosialisasi. *

Penulis: Ketua Umum Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB)
Tinggal di Kelurahan  Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan


Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top