Anggota DPR RI Diminta Peduli Dengan Kondisi Bandara Soekarno Hatta

Baca Juga

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Apanudin: diabaikan.
(Foto: Syafril Elain, TangerangNET.Com)  

NET - DPRD Kota Tangerang  meminta kepada seluruh anggota  DPR-RI, khususnya  dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Tangerang, agar  peduli terhadap perkembangan pembangunan di Kota Ahlakul Kharimah tersebut. Mengingat beberapa pembangunan di daerah tersebut kebijakannya atau pendanaannya datang dari Pemerintah pusat.

"Kami harap para anggota DPR-RI dari Dapil Kota Tangerang yang berjumlah sepuluh orang itu mau turun ke bawah untuk melihat langsung perkembangan yang ada di Kota Tangerang.  Jangan hanya mereka  turun ketika saat  mencalonkan diri pada Pemilihan Umum  Legislatif (Pileg)  saja," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Apanudin, Kamis (26/11/2015).

Misalnya, kata Apanudin yang juga dari Fraksi Gerinda itu, soal semakin macetnya lalulintas di sekitar Bandara Soekarno Hatta, karena  adanya pengalihan Jalan  Pintu M-1 ke  Jalan Perimeter Selatan dan Utara.

Pasalnya, setelah pengalihan itu terjadi, di bundaran yang tidak jauh dari patung Soekarno-Hatta di Bandara Internasional tersebut menjadi muara lalulintas, baik yang datang maupun yang hendak ke Tangerang. Selain itu, lajur tersebut juga  merupakan akses menuju ke Jalan Tol Sedyatmo.

"Inilah yang harus dicarikan solusinya, mengingat Bandara Soekarno Hatta yang ada di wilayah Tangerang, merupakan gerbang Indonesia yang patut dijaga dengan baik," tutur Apanudin.

Hal senada  dikatakan pula Anggiat Sitohang, anggota Komisi IV dari Fraksi NasDem. Bahwa pihaknya sudah sering berbuat untuk  upaya  mengatasi beberapa persoalan yang ada di Kota Tangerang, termasuk Bandara Soekarno Hatta. Hanya  karena Bandara Soekarno Hatta yang dikelola oleh PT Angaksa Pura (AP) II, merupakan wilayah khusus yang memiliki otoritas sendiri, selalu dipandang sebelah mata.

"Inilah yang terjadi selama ini, meskipun pelayanan dan lainnya di Bandara Soekarno Hatta semrawut, kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena yang punya wewenang untuk menyentuh persoalan di bandara itu adalah kementrian atau Pemerintah pusat," kata dia.

Oleh  karena itu,  kata Anggiat, anggota DPR-RI itu harus turun ke bawah mengingat kedudukan mereka sejajar dengan Pemerintah pusat. "Saya heran kenapa setelah menjadi anggota DPR-RI mereka tidak peka lagi," ucap Anggiat. (man)