ads


PPID Provinsi Banten

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Mohammad Ali Yusuf: jangan samakan dengan  PNS.
(Foto: Erwin Silitonga, TangerangNET.Com)  
NET – Jarangnya anggota dewan berada di kantor mendapat penilaian negatif dari masayrakat yang menyampaikan aspirasi, dibantah anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Dalihnya, kinerja Dewan tidak bisa dinilai dari tingkat kehadiran.

Mohammad Ali Yusuf, anggota Komisi I Kota Tangsel, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kepada  wartawan di kantor DPC PKB Tangsel, Sabtu (23/5/2015) mengatakan dewan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Ali,  baik atau buruknya kerja dewan tidak bisa dinilai dari tingkat kehadiran  ke kantor.  Anggota dewan tidak harus absen setiap hari layaknya PNS.

“Kita tidak sama dengan itu (PNS-red). Baik atau buruknya kinerja dewan harus dinilai dari tingkat kesuksesan dewan menjalankan tugas. Bukan absensi," ungkapnya.

Bahkan dirinya menerangkan bahwa kinerja anggota DPRD Tangsel saat ini sangat baik. Dilihat dari keberhasilan menjalankan tugas. Dewan saat ini telah berhasil menjalankannya. Pertama, tugas dewan sebagai budgeter, dewan telah mengesahkan APBD. Kedua, sebagai legistrasi, DPRD telah mengesahkan sejumlah peraturan daerah dan yang terahir sebagai kontroling.

Mengenai kunjungan kerja (kunker) ke luar kota, Ali menjelaskan semuanya sudah diatur dalam tata tertib karena sudah diagendakan antara ketua komisi dengan Sekretaris DPRD. Hal ini disesuaikan dengan tupoksi masing-masing komisi. "Kalau ada agenda yang berbarengan itu hanya kebutulan saja, namun kunker berbeda daerah," terangnya.

Kunker anggota dewan tidak boleh dipermasalahkan mengingat usia Tangsel masih terhitung muda, baru 6 tahun. Sehingga diperlukan lebih banyak menggelar study banding untuk kemajuan Tangsel sendiri. "Study banding bertujuan mangambil contoh perkembangan salah satu daerah tersebut, untuk dipratekkan di Tangsel," tandasnya.

Namun, Ali tidak menjelaskan pentingnya pelayanan kepada masyarakat dan menampung aspirasi adalah bagian dari tupoksi. Misalnya, dengan membuat  sistem piket bagi setiap anggota dewan untuk menerima pengaduan masyarakat.  (win)

Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top