ads


PPID Provinsi Banten

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Pembebasan lahan runway 3 berlarut.
  (Foto: Istimewa)  
NET - Terkendalanya pembebasan lahan untuk pembangunan runway 3 Bandara Soekarno Hatta (BSH) yang berlarut hingga  lima tahun, karena rumitnya pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak PT Angkasa Pura II, selaku pengelola Bandara Internasional tersebut.

Demikian kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan pada acara Kongres Luar Biasa (KLB) Ikatan Notaris Indonesia di Novotel, Kota Tangerang, Banten, Kamis (28/5/2015). Karena itu, lanjut dia, pihak  PT Angkasa Pura (AP) II, harus  membeli lahan warga dengan harga wajar. Tidak seenaknya sendiri atau menngunakan harga NJOP.

“PT AP II, jangan pernah memandang  lahan itu  yang akan diberikan oleh  mereka kepada kita. Tapi kita harus membelinya dengan harga yang wajar atau sesuai pasaran, seperti apa yang telah  ditentukan oleh tim apresial,” ujar Ferry menyarankan.

Setelah melakukan pembayaran, imbuh Ferry,  PT AP II tidak boleh  langsung memerintahkan warga untuk pindah. Mereka harus diberi waktu enam bulan untuk mencari tempat tinggal baru yang sesuai, seperti  diamanatkan dalam UU No. 2 tahun 2012, tentang Pembebasan Lahan.

Lebih jauh Ferry mengatakan pembebasan lahan  unturunway 3 seluas 1.000 hektar yang berada di 10 desa di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang itu harus segera dilakukan. karena bila ditunda-tunda,  akan menimbulkan masalah yang makin pelik.
k pemmbangun

Pihaknya pun, kata Ferry,  akan turut membantu AP II dalam pembebasan lahan tersebut dengan cara  mengidentifikasi status lahan dan melihat ke arah mana rencana perluasan bandaranya.

“Pokoknya dalam pembebasan ini, jangan sampai ada orang-orang yang menumpang dalam proses pengadaan lahan. Dengan cara ingin  bikin sesuatu yang tidak ada hubungaannya dengan bandara. Kami pun siap mengawalnya," ucap  Ferry yang sempat kaget karena wartawan tidak diperkenankan masuk pada acara pembukaan KLB Ikanatan Notaris Indonesia tersebut.


Ironisnya lagi, Ketua Panitia Pelaksana KLB Ikatan Notaris itu mengusir wartawan yang sedang menunggu menteri di depan ruang gedung Novotel.  "Area umum ini juga sudah kami kontrak, maaf jangan di sini," kata Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) yang mengaku bernama Mumu. (man)

Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top